Diskusi Hari Pangan Sedunia: Kedaulatan Petani dan Arah Politik Anggaran di Sumbar Dipertanyakan

PADANG, 17 OKTOBER 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Rancak Publik, Daulat Institute, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Rancak Insight: Kedaulatan Pangan dan Politik Anggaran”. Acara yang digelar di Steva dan disiarkan langsung melalui Instagram pada Jumat (17/10) malam ini menyoroti hubungan krusial antara kebijakan anggaran dengan nasib petani dan masa depan kedaulatan pangan di Sumatera Barat.
Diskusi yang dimoderatori oleh Nurul Qariati Fadila ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang: Aldi Yulianda (Owner Pembibitan Muda Karya), Rustam Efendi (Ketua DPW SPI Sumbar), Hasnah (Akademisi), dan Silvilestari (Huma Inovasi). Para pembicara sepakat bahwa kedaulatan pangan mustahil tercapai tanpa keberpihakan struktural dari pemerintah, terutama dalam hal politik anggaran dan perlindungan petani.

Rustam Efendi dari SPI Sumbar menekankan bahwa akar persoalan terletak pada kedaulatan petani yang tergerus. “Kedaulatan Pangan harus diawali kedaulatan petani atas tanah, bibit, pupuknya, atas budidaya tanamannya hingga paska panen,” ujarnya. Ia juga mengkritik ketergantungan masif terhadap pupuk kimia yang diibaratkan membuat petani seperti pecandu. “Petani seperti pecandu, awal dikasih gratis, ketika sudah bergantung lalu harus beli,” tambahnya.
Sementara itu, akademisi Hasnah menyoroti bagaimana program pemerintah dapat dioptimalkan untuk dampak yang lebih luas. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, jika program ini memberdayakan masyarakat lokal misalnya dengan melibatkan orang tua siswa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam penyediaannya, maka akan tercipta multiplier effect atau dampak ekonomi berlipat ganda yang langsung dirasakan oleh rumah tangga.
Persoalan regenerasi petani menjadi sorotan utama. Aldi Yulianda, seorang praktisi muda, menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir anak muda terhadap pertanian. Ia melontarkan pernyataan tajam mengenai masa depan pekerjaan, “Apapun bidangnya bisa digantikan oleh AI, Pertanian lah yang tidak bisa digantikan oleh AI/IT tapi bisa diinovasikan”. Senada dengan itu, Silvi Lestari dari Huma Inovasi mendorong para penggerak untuk menjadi inovator yang mampu memanfaatkan anggaran yang ada secara kreatif, bahkan dengan segala kekurangannya.

Sebagai kesimpulan, diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan panggilan aksi. Rustam Efendi menegaskan pentingnya reforma agraria. “Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, petani harus punya lahan minimal 2 hektar untuk pangan, 3 hektar untuk perkebunan. TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) harus kita dukung… Mungkin saatnya kita kembali turun jalan,” serunya. Solusi lain yang mengemuka adalah perlunya kebijakan khusus dari gubernur untuk mendorong hilirisasi pertanian dan penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai lembaga kontrol kualitas produk pertanian di tingkat desa.

Sesi diskusi juga diwarnai dengan pertanyaan kritis dari audiens mengenai minimnya kolaborasi antar pihak dan cara membangkitkan kembali gerakan petani yang secara historis memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Tentang Penyelenggara:
Rancak Publik, Daulat Institute, dan SPI Sumbar adalah organisasi masyarakat sipil di Sumatera Barat yang memiliki fokus pada isu-isu kerakyatan, kebijakan publik, dan hak-hak petani.