Padang, 19 Juli 2025 — Sebuah diskusi publik digelar di Padang dengan tema “Menilik Pemerintahan Fadly Amran: Dari Janji Politik ke Aksi Publik”. Acara ini merupakan bagian dari program Rancak Publik edisi Bincang Rancak. Tujuannya adalah mengulas kinerja 100 hari pertama Wali Kota Padang, Fadly Amran, sejak dilantik kembali memimpin kota ini.
Dua narasumber hadir dalam diskusi tersebut. Yang pertama adalah Andri Rusta, seorang akademisi dan analis kebijakan publik. Narasumber kedua adalah Novia Harlina, Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Padang.
Dalam pemaparannya, Andri menjelaskan bahwa tidak mungkin sebuah pemerintahan langsung membawa perubahan besar dalam waktu singkat. “Tidak mungkin mengubah arah kebijakan 180 derajat hanya dalam 100 hari. Ada shock effect di kalangan birokrasi dan perangkat daerah yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Andri juga menyoroti lambannya kinerja perangkat daerah atau OPD. Ia menyarankan agar pemimpin daerah bisa bertindak tegas, meskipun secara aturan tidak mudah mengganti pejabat yang ada. “Padang membutuhkan pemimpin yang bisa bertindak tegas, jangan terlalu lunak terhadap OPD,” kata Andri lagi.
Ia menambahkan, untuk menilai apakah kinerja pemerintah sudah baik atau belum, bisa digunakan pendekatan teori kongruensi dan teori representasi publik. Dua pendekatan ini bisa membantu melihat apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.
Sementara itu, Novia Harlina menyoroti cara pemerintah menyampaikan program ke masyarakat. Ia menilai bahwa narasi program BPJS gratis terlalu sering diulang, padahal efektivitas dan keberlanjutannya masih perlu dikaji lebih dalam. “Narasi tentang program BPJS gratis terlalu digembor-gemborkan. Ini sah-sah saja sebagai strategi komunikasi, namun perlu dikaji juga efektivitas dan keberlanjutannya,” jelasnya.
Namun Novia juga menekankan bahwa jurnalis harus adil dalam melihat kinerja pemerintah. “Tugas jurnalis bukan sekadar mengkritik. Kalau ada kebijakan yang memang berpihak kepada rakyat dan berbasis kebutuhan nyata, itu juga harus diakui dan disebarluaskan,” tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab, masyarakat menanyakan soal program kota cerdas (smart city) dan bagaimana cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Andri menjawab bahwa saat ini, masalah anggaran masih jadi tantangan utama. Karena itu, pemerintah kota harus pintar dalam menyusun strategi fiskal ke depan.
Diskusi ini memberikan gambaran bahwa kerja pemerintah tidak bisa hanya dinilai dari penampilan luar saja. Evaluasi harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan berdasarkan data. Dengan cara ini, masyarakat bisa ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan umum.
oleh : Pijar Salim
0 Komentar